AD ART IKKA Kacang

		ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA KACANG ( I K K A) KECAMATAN MANDAU D U R I
		S U S U N A N   P E N G U R U S PRIODE  2000  - 2003       Pulindung                        : UPIDA Kecamatan Mandau                                                 : IKMR  Kecamatan Mandau       Penasehat                         : Ustad H Khaliddun .           H Duski                                                 : H Kasmir.                             H Yenas N Alnur       Ketua Umum                   : Muslim T Rky St       Ketua  I                            : Yurizal       Ketua  II                          : John Frizal       Sekretaris                         : Irmansyah       Bendahara       I              : Kasmino       Bendahara       II             : Yusri Erman       Lembaga ninik mamak  : Ustad H Khaliddun .          : H Duski                                                 : H Kasmir.                            : H Yenas N Alnur                                                 : Armen                                  : Mursal Abbus                                                  : Arlis                                    : Muclis Rauf      Seksi _ seksi      Humas                               : Nuzirwan                                                  : Yusuf Alex                                                  : Yusmaniar ( Buyung )       Sosial                                 : Z Dt Batuduang Ameh                                                  : David ( Adam )       Kepemudaan                    : Dian.                                   : Drs Erwirman                                                  : Wempi Zulhendri              : Ben Ul                                                  : Melfitra                               : Hajar Aswat                                                  : Dona       Bundo kanduang             : Ibuk Nurmi                        : ibuk  Jalina                                               :  ibuk Yus tene                       :Harlem Yenas                                               :  ibuk Tiar                              : Ibuk Nurlela                                                 : Ibuk Nurlela Armen          : Ibuk Jalina       Pos kelompok         : Sebanga         - Ibuk Tuti                          : Pasar  -  Ibuk Jaline         : Nusantara I - Ibuk Mimi  Mursal          : Nusantara III - Nirmala         : Kayangan  - Ibuk Edy Datuak               : Desa Harapan - Ibuk Ety duski         : Kulin / Km 4 - Setri Erlina                       : Jln kesehatan   - Lenni UL         19
Setelah pengurus Ikatan menerima permintaan tersebut dalam Pasal 38 di atas, maka Pengurus harus menyelenggarakan Musyawarah. Pasal 32 Dalam keputusan musyawarah tersebut dalam Pasal 38 di atas harus ditegaskan : 1.     Siapa yang akan melakukan likuidasi. 2.     Kepada siapa sisa harta kekayaan Ikatan diserahkan. 3.     Status selanjutnya dari Badan-badan Usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Bab V Pasal 28 di atas. BAB XII KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP Pasal 33 Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai sesuatu hal dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan diputuskan oleh Pengurus, selanjutnya akan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah. Pasal 34 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh Pengurus dan kalau dipandang perlu, akan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap dengan ketentuan bahwa tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan serta jiwa dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dalam satu peraturan Ikatan Duri  20 Agustus 2000 18		M U K A D D I M A H Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Madani sebagaimana yang kita cita-citakan bersama sangat memerlukan kesatuan visi, misi dan nilai-nilai dari setiap komponen yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, Musyawarah Masyarakat Kacang  Kecamatan Mandau telah mencapai kata mufakat dan kebulatan tekad untuk membentuk wadah Kekeluargaan yang akan menampung aspirasi Masyarakat Kacang dan merupakan usaha dan rasa tanggung jawab untuk ikut  menanamkan rasa kekeluargaan sesama masyarakat yang berasal dari negeri Kacang dan  masyarakat lainnya di kecamatan Mandau Usaha yang mulia ini hanya akan dapat berjalan dengan baik bila potensi-potensi yang terhimpun dalam suatu ikatan dijiwai dan berlandaskan kepada “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Semua pemikiran di atas bukanlah muncul secara spontan, akan tetapi sudah lama menjadi gagasan dan cita-cita dari Orang Tua-tua, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Pemuka Masyarakat Kacang, yang ada di Kecamatan Mandau ini. Kemudian dari pada itu, untuk merealisasikan hal-hal yang telah menjadi tujuan di atas, maka dibentuklah suatu Organisasi dengan nama “IKATAN KELUARGA KACANG” (yang disingkat IKKA ) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Bab-bab dan Pasal-pasal berikut ini: 3
ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA KACANG ( I KKA ) KECAMATAN MANDAU DURI BAB I NAMA, KEDUDUKAN dan WAKTU Pasal 1 N A M A 1.     Organisasi ini diberi nama Ikatan Keluarga Kacang (IKKA )  Cabang  Mandau 2.     Yang dimaksud Ikatan dalam pasal-pasal berikutnya adalah IKKA cabang di kecamatan  Mandau. Pasal 2 K E D U D U K A N Ikatan ini berkedudukan di Kecamatan Mandau yaitu di Duri. Pasal 3 W A K T U Ikatan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 4 Ikatan ini berazaskan ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH. Pasal 5 T U J U A N 1.     Menanamkan rasa kekeluargaan sesama masyarakat yang berasal dari negeri Kacang beserta urang sumando yang berdomisili di Duri setrta mewujudkan masyarakat Madani. 2.     Meningkatkan taraf kecerdasan, kemampuan dalam segala bidang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa meninggalkan kebudayaan daerah asal 4		Pasal 28 1.      Setelah pengurus Ikatan menerima permintaan tersebut dalam Pasal 34, maka pengurus Ikatan harus menyelenggarakan musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dan mengundang : a.              Semua Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan, Dewan Pakar, Bundo Kandung. b.              Ketua/ Wakil dari Bidang-bidang. c.               Ketua/ Wakil dari Badan-badan Usaha, Yayasan dan Koperasi yang dimaksud dalam Bab V Pasal 28 di atas. 2.   Dalam (MUSLUB) yang mempunyai hak suara adalah anggota menurut Pasal 35 ayat 1 di atas. 3.   MUSLUB adalah sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah orang-orang tersebut dalam ayat 1 di atas. 4.   Jika yang hadir tidak mencapai jumlah yang telah ditentukan dalam ayat 3 di atas, maka musyawarah ditunda selama 1 jam. 5.   Manakala yang tersebut dalam ayat 4 masih belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 3, maka usul permintaan perubahan tersebut dianggap ditolak atau batal. 6.   Keputusan dari musyawarah adalah sah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir tersebut dalam ayat 4 di atas. Pasal 29 Setelah pengurus Ikatan menerima permintaan tersebut dalam Pasal 34, maka Pengurus harus menyelenggarakan Musyawarah dan ketentuan dalam Pasal 35 berlaku untuk Musyawarah perubahan Anggaran Rumah Tangga. BAB XI PEMBUBARAN IKATAN Pasal 30 Pembubaran Ikatan dimaksud dalam Bab X Pasal 34 di atas sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang hadir yang sah pada waktu pengambilan keputusan. 17
BAB VIII UANG DEKLERASI DAN BIAYA PELAKSANAAN Pasal 25 1.        Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan, Dewan Pakar,  Bundo Kandung dan Anggota Bidang dan Seksi berhak mendapat penggantian biaya/ ongkos dalam melaksanakan tugas-tugas Ikatan berdasarkan ketentuan dari pengurus Ikatan atau Rapat Pengurus Lengkap. 2.        Tenaga ahli, pegawai, pekerja yang diangkat oleh pengurus Ikatan dapat diberi uang jasa yang besarnya ditentukan oleh pengurus Ikatan. BAB IX PEMBUKUAN DAN LAPORAN Pasal 26 1.      Pengurus Ikatan wajib memelihara buku dan catatan mengenai kegiatan Ikatan selama dalam masa kepengurusannya. 2.      Pembukuan dan catatan-catatan pengurus Ikatan tersebut harus dilaporkan paling sedikit satu kali dalam setahun masa jabatannya dalam Rapat Pengurus Lengkap yang dihadiri pula oleh anggota. 3.      Tahun buku Ikatan ditetapkan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember untuk tahun Takwim. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 27 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  DAN RUMAH TANGGA Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan dapat dirubah atas permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Ikatan. 16		BAB III K E A N G G O T A A N Pasal 6 Anggot Masyarakat  yang berasal dari Negeri Kacang  Kabupaten Solok dan urang sumando serta anggota istimewa yang berdomisili di kecamatan Mandau BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 7 1.     Memahami, menta’ati dan melaksanakan kewajiban menurut AD/ART Ikatan. 2.     Mematuhi, menta’ati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ikatan yang di hasilkan oleh musyawarah  anggota dan atau rapat pengurus lengkap Pasal 8 H A K 1.     Mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. 2.     Anggota Ikatan mempunyai hak dipilih dan memilih.menjadi pengurus BAB V PERANGKAT ORGANISASI Pasal 9 PENGURUS 1.     Penasehat, sesuai kebutuhan. 2.     Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cendikiawan, sesuai kebutuhan. 3.     Pengurus Harian 3.1  (satu) orang Ketua 3.2 1 ( satu ) orang  ketua I 3.3 1 ( satu ) orang  ketua II 3.4 1 (satu) orang Sekretaris Umum. 3.5 1 (satu) orang Bendahara Umum. 3.6 1 (satu) orang Wakil Bendahara. 3.7  Dilengkapi beberapa saksi, sesuai kebutuhan. 5
Pasal 10 MASA BAKTI 1.     Masa bakti kepengurusan masing-masing tingkatan 3 ( tiga) tahun. 2.     Masa jabatan Ketua Umum di dapat dipilih kembali dua kali masa bakti berturut-turut. 3.     Kepengurusan bisa disisip atau diganti jika keadaan yang memerlukan BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT MUSYAWARAH Pasal 11 Di tingkat Kecamatan : 1.     Musyawarah dilaksanakan setiap 3 ( tiga )  tahun. 2.     Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dilaksanakan jika : a.             Ketua berhalangan tetap atau mengundurkan diri. b.             Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota. RAPAT-RAPAT Pasal 12 1.     Rapat Kerja dilaksanakan minimal 2 (dua) kali selama masa bakti. 2.     Rapat kepengurusan diatur sendiri oleh Pengurus Ikatan. BAB VII K E U A N G A N Pasal 13 1.     Keuangan adalah sumber dana untuk pembiayaan Organisasi berasal dari : a.             Sumbangan anggota a.1.   Iuran bulanan. a.2.   Iuran sukarela. b.             Hasil usaha yang sah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.              Sumbangan dari pihak manapun yang sifatnya tidak mengikat. 2 .Pengelolaan keuangan menjadi wewenang dan tanggung jawab pengurus . 3 . Prosedur, tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 6		BAB VII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN IKATAN   Pasal 23 1.     Keuangan Ikatan bersumber dari : 1.1.         Uang bulanan. 1.2.         Uang sukarela. 1.3.         Hasil usaha yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4.         Sumbangan dari pihak manapun yang bersifat tidak mengikat. 2.     Sesuai ketentuan Bab VII Pasal 12 ayat a.1, a.2, a.3 Anggaran Dasar (AD), maka besarnya iuran pangkal, iuran bulanan yang harus dibayar oleh anggota Ikatan akan diatur dengan keputusan Pengurus Ikatan. 3.     Harta kekayaan Ikatan dipergunakan untuk menyelenggarakan dan menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka mencapai tujuan Ikatan. 4.     Kekayaan Ikatan yang berupa uang dan surat berharga disimpan pada rekening Ikatan di bank yang ditetapkan oleh pengurus Ikatan. 5.     Bendahara dibenarkan memegang kas kecil dengan jumlah maksimal yang akan ditentukan dalam keputusan pengurus Ikatan. Pasal 24 1.      Dengan mendapat persetujuan lebih dahulu dari Rapat Pengurus Lengkap, Pengurus berhak mengadakan perjanjian antara Ikatan dengan pihak ketiga lainnya, untuk : a.              Membuat hutang piutang yang besarnya akan ditentukan dengan keputusan Ikatan atas tanggungan atau atas nama Ikatan. b.              Melepaskan hak atau mengasingkan harta tidak bergerak kepunyaan Ikatan. c.               Mewakili Ikatan didepan maupun diluar pengadilan. 1.      Pelaksanaan Ayat 1, dilakukan oleh pengurus Ikatan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Pleno Ikatan, lebih lanjut diatur dengan keputusan Ikatan. 15
BAB V LEMBAGA, ORGANISASI FUNGSIONAL, BADAN USAHA, YAYASAN DAN KOPERASI Pasal 21 1.        Lembaga-lembaga, Organisasi-organisasi fungsional adalah, suatu bagian dari Ikatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ikatan guna tercapainya tujuan Ikatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. 2.        Badan Usaha, Yayasan dan Koperasi dibentuk untuk menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kegiatan usaha anggota, orang perorang warga masyarakat dibidang perekonomian, guna tercapainya kesejahteraan anggota dan tujuan Ikatan. 3.        Badan-badan Usaha, Yayasan dan Koperasi yang dapat dibentuk diusahakan berbentuk Badan Hukum. 4.        Pembentukan Badan-badan Usaha, Yayasan dan Koperasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Ikatan. 5.        Pembentukan Badan-badan Usaha, Yayasan dan Koperasi tersebut harus dengan persetujuan dari Rapat Pengurus. BAB VI KEKUASAAN, HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22 1.     Kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada pada Musyawarah.(?) 2.     Anggota mempunyai hak suara dan hak bicara.(?) 3.     Dalam Musyawarah hak suara berada ditangan anggota delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar (AD). 4.     Dalam Musyawarah hak suara berada ditangan masing-masing anggota 5.     Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat mengacu kepada tata tertib musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang/ Rapat setelah disahkan dalam forum Musyawarah/ Rapat. 6.      Jika mengenai atau menyangkut pemungutan suara dilakukan secara tertulis, rahasia dan tertutup. 14		BAB VIII P E M B U B A R A N Pasal 14 Ikatan hanya dapat dibubarkan dalam suatu Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang khusus dilaksanakan untuk itu, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.     Harus atas permintaan tertulis minimal 2/3 (dua per tiga) dari anggota I yang sah terdaftar. 2.     Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang mengajukan permintaan. 3.     Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pengambilan keputusan. Pasal 15 Akibat yang timbul karena pembubaran tersebut dalam Pasal 13 akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB IX P E R U B A H A N Pasal 16 Perubahan, penyempurnaan AD/ART dilakukan pada saat Musyawarah dilakukan 3 ( tiga ) tahun sekali. BAB X P E N U T U P Pasal 17 1.     Apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai Anggaran Dasar ini diselesaikan oleh Rapat Pengurus Lengkap dan akan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah. 2.     Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 18 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 7
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA KACANG ( I K KA ) KECAMATAN MANDAU DURI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, yang dimaksud dengan : 1.     Ikatan ialah Ikatan Keluarga Kacang   ( IKKA ).Cabang Mandau 2.     Anggota Ikatan yaitu yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 .2 dan 3 Anggaran Dasar (AD). 3.     Pengurus Ikatan yaitu susunan dan personalia pengurus yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar (AD). 4.     Musyawarah ini adalah Musyawarah yang diselenggarakan di dalam Pasal 11 Anggaran Dasar (AD). 5.     Musyawarah Keanggotaan diselenggarakan pada dalam Pasal 11 Anggaran Dasar (AD). 6.     Rapat adalah Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Lengkap. BAB II K E A N G G O T A A N Pasal 2 1.     Anggota Ikatan terdiri dari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga (ART)  dan dibagi atas a)   Anggota  Kekeluargaan Kacang S o l o k b)   Anggota istemewa yang keanggotaannya berdasarkan permohanan tertulis c)   Anggota kehormatan yaitu , anggota atau pribadi yang berjasa terhadap organosasi d)   Angota luar biasa yang berasal dari pihak keluarga menantu perempuan yang bukan berasal dari Kacang ( dalam istilah Minang Kabau disebut anak pisang ) e)   Lembaga Ninik Mamak. f)    Ikatan Pemuda Pelajar Kacang 8		Pasal 18 NINIK MAMAK, ALIM ULAMA 1.       Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama beranggotakan unsur-unsur yang sifatnya sebagai payung panji bagi kemajuan Ikatan pada masa mendatang, yang jumlah keanggotannya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Ikatan. 2.       Lembaga Ninik Mamak berkewajiban menjaga, melestarikan adat istiadat Minang yang berlandaskan “ADAT BASANDI SARA’, SARA’ BASANDI KITABULLAH”. 3.       Alim Ulama adalah orang-orang Minangkabau yang telah berilmu cukup didalam bidang Keagamaan dan mempunyai kemampuan dalam bidang Dakwah. Pasal 19 CENDIKIAWAN 1.     Cendikiawan adalah orang-orang yang terus menerus meningkatkan kemampuan berfikir, menggali, memahami, mengamalkan ilmu pengetahuan/ teknologi dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan untuk kesejahteraan umat manusia menuju masyarakat Madani. 2.     Jumlah anggotanya ditetapkan oleh Rapat Pengurus sesuai dengan kebutuhan. . Pasal 20 1.     Masa bakti Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama,dan Cendikiawan, , disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan Ikatan. 2.     Berakhirnya masa bakti sebagai mana yang dimaksud di atas disebabkan karena : 2.1     Berhalangan tetap. 2.2     Pindah tempat tinggal. 2.3     Atas permintaan sendiri. 2.4     Habis masa bakti sesuai menurut Pasal 20 ayat 1 di atas. 13
Pasal 14 SEKSI - SEKSI 1.        Seksi seksi dibentuk oleh Rapat Pengurus Lengkap atas usul anggota pengurus Ikatan. 2.        Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan Ikatan. 3.        Seksi - seksi  melaksanakan tugasnya dengan bimbingan dan pengawasan dari Pengurus Harian. Pasal 15 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG-BIDANG DAN SEKSI-SEKSI 1.     Menerima masukan-masukan yang berkaitan dengan Bidang-bidang/ Seksi-seksi. 2.     Mengupayakan dan mencarikan jalan penyelesaian dari masukan-masukan tersebut dalam ayat 1 di atas. 3.     Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan secara khusus oleh Ketua / Wakil ketua. BAB IV DEWAN PENASEHAT, LEMBAGA NINIK MAMAK, ALIM ULAMA, CENDIKIAWAN, DEWAN PAKAR DAN BUNDO KANDUNG Pasal 16 Jumlah anggota Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan, Dewan Pakar dan Bundo Kandung ditentukan oleh Rapat Pengurus Lengkap. Pasal17 P E N A S E H A T 1.          Penasehat beranggotakan orang-orang yang dipandang dapat memberikan dorongan moril terhadap kemajuan ikatan dan jumlahnya masing-masing tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan. 2.          Penasehat memberikan saran,  pertimbangan dan dorongan moril kepada Pengurus Ikatan baik diminta maupun tidak diminta. 12		BAB III K E P E N G U R U S A N Pasal 3 Pengurus yang dimaksud dalam Pasal  9 Anggaran Dasar (AD) diadakan karena : 1.     Adanya Ikatan Keluarga Kacang di Kecamatan Mandau. 2.     Dikehendaki oleh masyarakat Kacang di Kecamatan Mandau Pasal 4 Jumlah Kepengurusan dan Masa Jabatan : 1.     Jumlah Anggota Pengurus Ikatan diatur dalam Bab V Pasal 9 AD yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2.     Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk masa bakti 2 (dua) kali berturut-turut dalam Bab V Pasal 10 AD.  Dan Anggota Pengurus Ikatan yang lama dapat dipilih kembali untuk duduk didalam kepengurusan berikutnya. 3.     Masa Jabatan Pengurus Ikatan diberbagai tingkatan adalah 3 ( tiga ) tahun. 4.     Dengan berakhirnya masa Jabatan, Pengurus Ikatan harus segera melakukan Musyawarah Pasal 5 Penggantian dan Pemberhentian Pengurus : 1.     Menjelang berakhirnya masa Jabatan Pengurus Ikatan yang lama, maka pengurus harus mengadakan Musyawarah paling lambat 3 (tiga) bulan dari akhir masa Jabatan. 2.     Sebagai pelaksana Musyawarah, Pengurus membentuk Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC - sebagai nara sumber) sesuai kebutuhan. 3.     Mencari dan menetapkan Badan Pekerja Musyawarah yang terdiri beberapa orang (sesuai dengan kebutuhan) yang akan mempersiapkan materi-materi lainnya yang akan dibicarakan dan untuk disahkan dalam Musyawarah. 4.     Penggantian anggota pengurus antar waktu bisa dilaksanakan atas Musyawarah pengurus Pasal 6 Dalam Rapat Pengurus Lengkap, Pengurus Ikatan sudah dapat dipertimbangkan untuk memasukkan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan dan Dewan Pakar, Bundo Kandung, Lembaga-lembaga, Organisasi Otonom, Badan Usaha, Koperasi, dan Yayasan, Dewan Penasehat. 9
Pasal 7 1.     Anggota Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan dan Dewan Pakar serta Bundo Kandung berhenti karena : a.             Meninggal dunia. b.             Pindah tempat tinggal. c.             Atas permintaan sendiri. d.             Habis masa jabatan dimaksud dalam Pasal 5 di atas. e.             Diberhentikan (?) oleh Rapat Pengurus Lengkap, karena melakukan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat merugikan Ikatan.  Pengurus haruslah dapat mempertangung-jawabkan pemberhentian ini dalam Musyawarah bilamana diminta oleh forum Musyawarah. Pasal 8 Penggantian antar waktu terhadap Pengurus, Dewan Penasehat, Lembaga Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan dan Dewan Pakar, Bundo Kandung serta Lembaga-lembaga,Badan Usaha dan Koperasi akan dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Harian Ikatan dengan suatu Surat Keputusan. Pasal 9 1.        Dengan selesainya pemilihan Pengurus Ikatan yang baru dalam Musyawarah maka Pimpinan Musyawarah membuka Rapat kembali untuk melaksanakan serah terima antar Pengurus yang lama dengan Pengurus yang baru. 2.        Serah Terima Materi selambat-lambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah serah terima secara formil. Pasal 10 FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 1.     Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing anggota Pengurus untuk unsur Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara ditentukan oleh Pengurus secara Kolektif. 2.     Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing. 10		Pasal 11 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KETUA 1.     Memimpin Rapat Bagian/Seksi yang dibawahinya. 2.     Melaksanakan Kebijaksanaan yang digariskan dan telah menjadi keputusan Rapat Pengurus Lengkap, Rapat Pengurus Harian dan Rapat Bagian/Seksi. 3.     Menyelesaikan segala persoalan dan menyelenggarakan urusan anggota di bawah Bagian/Seksi nya. 4.     Memberikan tugas, meminta laporan pertanggung-jawaban dan mengawasi badan-badan usaha yang dimiliki Ikatan yang berada dalam Bagian Seksi nya. 5.     Mengangkat dan memberhentikan tenaga ahli, pegawai kerja pada Ikatan serta yang bekerja pada Badan-badan Usaha dan Koperasi. 6.     Melaksanakan Tugas dan Wewenang lainnya yang diberikan secara khusus oleh Rapat Pengurus Lengkap maupun Rapat Pengurus Harian. Pasal 12 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS 1.     Mendampingi Ketua 2.     Memimpin dan menyelenggarakan segala persoalan dan urusan Administrasi dan Kesekretariatan Ikatan. 3.     Mengatur penyelenggaraan : a.             Musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan dan Ruang Lingkup Ikatan. b.             Urusan tata cara Pertemuan Ikatan dengan pihak-pihak lain untuk urusan Keluar (atau ekstern) Ikatan. 4.     Melaksanakan Tugas dan Wewenang lainnya yang diberikan secara khusus oleh Pengurus Ikatan. Pasal 13 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA 1.     Memelihara, menyimpan dan mengawasi harta kekayaan Ikatan. 2.     Penyelenggaraan, penerimaan dan penyimpanan uang Ikatan. 3.     Mendata pengeluaran keuangan Ikatan. 4.     Menyusun dan membuat Laporan Keuangan Ikatan secara berkala. 5.     Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan secara khusus oleh Pengurus Ikatan. 11